HERALDSULSEL, MAKASSAR – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan, sebanyak 1.323 siswa dari 16 sekolah SMP di Makassar terancam tidak mendapat ijazah lantaran namanya tidak masuk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).
Siswa yang tidak terdaftar di dalam dapodik mereka yang masuk dalam peserta didik jalur solusi pada 2024 lalu.
“2024, tidak boleh sebenarnya karena melebihi kapasitas karena ada batasnya. ini siswa yang jalur solusi. Tapi terlalu banyak diakomodir. Padahal aturannya tidak boleh. Terlalu melebihi Robongan Belajar (Rombel),” jelas Nielma.
Meski begitu, Pemkot Makassar berupaya untuk konsultasikan ini dengan pemerintah pusat untuk mengakomidir siswa tersebut sebelum akhir Januari 2025 ini.
“Sudah ada laporan, kita konsultasikan, Insyaallah (diupayakan masuk di dapodik) yang penting tidak lewat dari 31 Januari,” tutur Nielma.
Sebelumnya, Kadisdik Makassar non aktif, Muhyiddin mencanangkan program Pemkot Makassar semua anak harus sekolah. Jalur solusi ini diterapkan oleh Disdik Makassar sebagai upaya untuk mengakomodasi siswa-siswa yang tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi maupun non-zonasi.
Jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk terdaftar di sekolah.
Namun, jalur solusi ini ini menyebabkan beberapa sekolah mengalami masalah kelebihan peserta didik, dengan satu rombel mencapai hingga 50 siswa. Hal ini mengakibatkan kelas yang berlebihan dan dapat berdampak negatif pada kualitas pembelajaran.
“Yang bersamalah ini SMP. Seharusnya hanya 32 satu rombel. Tapi ada sampai 50 orang. SMP 6 salah satunya. (Konsekuensinya) tidak bisa ambil rapor dan ijazah,” ucap Nielma.
“Tujuannya sebenarnya untuk semua anak harus sekolah. Karena memang kapasitas SD cuma 300 lebih sementara SMP hanya 55 dan orang semua mau negeri, ada fasilitas dan yang bagus, macam-macam, wajarlah oranf tua mau di negeri. Tapi di satu sisi ada berlebihan, satu sisi juga ada sekolah yang berdekatan itu yang kosong,” tambah Nielma.
Dinas Pendidikan Kota Makassar akan menyupayakaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera, termasuk dengan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah kuota yang belum terpenuhi di setiap sekolah dan menyeimbangkan jumlah siswa di setiap kelas
“Itukan solusi kedua. Tp pertama harus konsultasi ke pemerintah pusat. Supaya anak anak ini bsia dibukakan aplikasi untuk dimasukkan di data dapodik. Kemudian anak ini bisa masuk dapodik. Solusi kedua dipindahkan ke sekolah terdekat sesuai zonasi yang tidak berlebih. Sekarang ini yang berlebihan tetap belajar cuma bertumpuk-tumpuk,” ucapnya.
Jalur solusi ini sudah dua tahun diterapkan, hanya saja, di 2024 sudah melebihi kapasitas siswa dalam satu rombel.
“Tahun pertama itu menurut informasi masih ditolilir. Tapi ini terlalu berlebihan mi karena jumlahnya 1.000 lebih. Sebenarnya daerah lain juga ada tapi mereka cepat konsultasi ke sana. Ini Makassar konsultasiji tapi tidak lapor ke Bapak (Wali Kota),” pungkas Nielma. (Jen)
