HERALDSULSEL.COM, MAKASSAR – Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, menerima audiensi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 9 Januari 2025.
Audiensi ini membahas penguatan sektor keuangan dan ekonomi daerah melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan OJK.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala OJK Provinsi Sulselbar Darwisman, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Arif Machfoed, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Mulyana, dan Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Indra Natsir Dahlan.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Fadjry menekankan pentingnya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan.
“KUR ini untuk pertanian harusnya lebih banyak, karena potensi pertanian kita sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan Sulsel sebagai percontohan investasi dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Banyak hal yang perlu kita benahi,” tambahnya dengan optimisme terhadap dukungan dari OJK.
Kepala OJK Sulselbar Darwisman menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut. Ia memaparkan kondisi terkini perbankan dan industri keuangan di Sulsel yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Ia juga menyebutkan peran Bank Sulselbar dalam mendukung ekonomi daerah.
“OJK akan terus mendorong perekonomian di Sulsel. Tentunya bersama Pemprov, kami akan berkolaborasi dan bersinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” jelas Darwisman. Ia juga sepakat dengan arahan Prof. Fadjry mengenai peningkatan KUR di sektor pertanian.
Darwisman menjelaskan bahwa hingga November 2024, perbankan di Sulsel mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (year-on-year) untuk aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit masing-masing sebesar 8,38 persen, 8,69 persen, dan 5,43 persen.
Tingkat risiko kredit juga tetap terkendali pada angka 2,90 persen, dengan fungsi intermediasi (Loan to Deposit Ratio/LDR) mencapai 123,28 persen.
Total aset perbankan meningkat dari Rp188,74 triliun pada November 2023 menjadi Rp204,55 triliun pada November 2024.
Sementara itu, DPK tumbuh dari Rp124,89 triliun menjadi Rp135,75 triliun, dan kredit naik dari Rp155,89 triliun menjadi Rp164,35 triliun pada periode yang sama.
Selain sektor perbankan, inklusi masyarakat terhadap pasar modal juga mencatat pertumbuhan signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) sebesar 26,87 persen secara tahunan.
Sementara itu, sektor jasa keuangan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, pegadaian, fintech peer-to-peer lending, modal ventura, penjaminan, dan dana pensiun, juga menunjukkan perkembangan positif di Sulsel. (ren)
