HERALDSULSEL, MAKASSAR – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Ismu Iskandar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, termasuk di Kota Makassar disambut positif oleh berbagai pihak.
Namun, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menemukan sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar program ini lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami melihat program ini adalah langkah baik untuk meningkatkan motivasi siswa di sekolah, namun kami juga menemukan beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait,” ujar Ismu dalam keterangan yang diterima Herald Sulsel, Kamis, 9 Januari 2025.
Sebagaimana diketahui, program MBG, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khusus di Kota Makassar menyasar sembilan sekolah di tiga kecamatan dengan total penerima manfaat sekitar 10.000 siswa. Sementara itu, salah satu Dapur SPPG yang dikunjungi oleh Tim Ombudsman mampu memproduksi 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per harinya.
Temuan Pengawasan
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel melakukan pengawasan pada 7-8 Januari 2025 di tiga sekolah, yaitu TKIT Wihdatul Ummah, SD Cendrawasih, dan SMPN 23 Makassar, serta di dapur SPPG Panakkukang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa program ini berdampak mendapat respon yang cukup positif dari pihak sekolah dan siswa.
“Bahkan banyak warga dan orang tua siswa lain yang mempertanyakan ke kami kapan program MBG ini dilaksanakan di sekolah tempat anak mereka belajar. Untuk itu Ombudsman berharap agar program ini dapat segera diimplementasikan di semua wilayah, dengan tetap mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari apa-apa yang saat ini telah berjalan,” jelas Ismu.
Dari catatan pengawasan Ombudsman, Ismu menjelaskan terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pihak penyelenggara layanan MBG, khususnya di Kota Makassar, seperti keterlambatan distribusi makanan di beberapa sekolah, kurangnya variasi menu, dan kualitas sayuran yang harus terjaga khususnya untuk siswa yang masuk siang.
“Kami juga menemukan bahwa ada siswa yang kesulitan membuka wadah makanan dan berpotensi melukai karena menggunakan plastik yang kurang aman. Oleh karenanya perlu ada perhatian terhadap keamanan tempat makan yang masih menggunakan wadah plastik, termasuk juga standarisasi high-density polyethylene sebelum tersedia ompreng stainless,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti belum adanya mekanisme baku (SOP) untuk setiap tahapan penyelenggaraan MBG, seperti proses distribusi makan dari dapur tiba di sekolah hingga kembali ke dapur, penerapan pembiasaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan pengelolaan sampah sisa makanan.
“Pelan-pelan bersama semua pihak, kami mendorong agar program ini semakin teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik khususnya aspek keamanan dan kejelasan,” papar Ismu lagi.
Rekomendasi Ombudsman
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan sejumlah saran kepada pihak terkait:
• Mengatur waktu pengantaran makanan agar sesuai dengan jadwal istirahat siswa.
• Bagi SPPG yang masih menggunakan wadah plastik, agar segera mempercepat penggunaan ompreng stainless sesuai standar keamanan dan higienis
• Meningkatkan variasi menu dan penyajian agar lebih menarik, terutama untuk sasaran anak-anak usia dini.
• Membuat mekanisme pelaporan yang memungkinkan penanganan cepat terhadap keluhan kualitas makanan.
• Mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan program daur ulang dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami juga menyarankan agar ada pendataan bulanan untuk mencatat dinamika siswa di tingkat TK dan SD, sehingga data penerima manfaat selalu akurat,” tambah Ismu.
Komitmen Bersama untuk Perbaikan
Ismu menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. “Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi kendala yang ada. Program ini harus menjadi model pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.
“Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan saran perbaikan agar Program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat di Sulsel,” tutup Ismu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Iqbal Nadjamuddin mengakui, memang perlu evaluasi makan bergizi gratis ini karena teknisnya masih ingin disempurnakan. Sehingga butuh simulasi dan percobaan.
“Kami di Sulsel dimulai makan bergizi gratis, ini program strategis pemerintah pusat bapak presiden Prabowo dalam rangka mendukung menciptakan tumbuh kembang anak, karena ini baru dimulai jadi ada tahap evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana, dan memang sudah ada satuan tugas yang terbentuk yang akan mengawal makan gratis ini di Sulsel,” katanya kepada Herald Sulsel, Senin, 6 Januari 2025.
Pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana pada program pemerintah pusat itu masih mengatur waktu pelaksanaannya, apakah sebelum salat dhuhur atau setelahnya.
“Kita khusus ini di SMA 10 Makassar, ada beberapa di kabupaten lain ya untuk SD, SMP dan SMA, pelaksanaannya sama. Ini tentu kedepannya akan dibenahi, makanya tadi ada arahan,” ungkap Iqbal.
“Teknisnya nanti kita belum tahu pasti, kita masih evaluasi lagi. Kita masih mengatur jam istirahat dan lainnya, kita akan melihat itu dan akan disinkronkan dengan teman-teman pelaksana. Jadi nanti pelaksanaannya itu menyesuaikan teman-teman pelaksana,” tutupnya. (war)
