HERALDSULSEL.COM, MAKASSAR – Dalam debat kedua Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024, masing-masing Paslon saling klaim dan saling menunjukkan kinerjanya saat menjabat.
Dalam segmen tanya jawab, Pasangan Danny-Azhar menyinggung soal utang Pemprov Sulsel, sementara Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati bahas soal Silpa atau sisa anggaran.
Soal utang Pemprov Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menjelaskan, yang membuat utang Pemprov Sulsel ini menjadi banyak karena tidak diklasifikasikannya antara utang dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kota.
“Sepanjang sejarah Gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? karena siklus per tiga bulan, per triwulan baru dilaksanakan, kalau Oktober, November dan Desember kira-kira dibayarnya kapan, ketika closingnya 31, pasti menyeberang. Kemudian pemerintah di seluruh Indonesia, Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta Februari baru bisa terlaksana, dan rata-rata bayarnya Maret,” ungkap ASS dalam debat, Minggu, 10 November 2024, di Makassar.
Ia juga bilang, bahwa selama dia menjabat sebagai Gubernur Sulsel, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sulsel tak pernah tak terbayarkan.
“Selama saya Gubernur Alhamdulillah TPP ASN selalu terbayarkan, bahkan kita naikkan. Silakan dicek, seolah-olah kita mau sampaikan bahwa Pemprov berhutang lalu Makassar yang mau membayar, padahal Makassar juga punya utang dalam neracanya,” sebutnya.
ASS lalu menyinggung penganggaran Pemkot Makassar yang setiap tahunnya ada Silpa.
“Makassar selalu ada Silpa setiap tahunnya rata-rata Rp500-Rp700 miliar, artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah, saya selalu melebihkan 1 persen lebih plus minus 15 persen dalam setiap estimasi, supaya karena kalau ada yang tidak terlaksana saya punya opsi kedua,” tukasnya.
Sementara itu, Danny Pomanto menyatakan, baru kali ini pembayaran DBH Kabupaten Kota tersendat di Provinsi. Akibatnya, TPP ASN hingga para honorer tak terbayarkan.
“Bukan semua di pemerintahan, nanti di pemerintahan bapak begini. Bapak tahu akibatnya? Dalam neraca pendapatan semua Kabupaten Kota kasihan mereka, mereka tidak bisa bayar TPP-nya para guru di Sulsel, honorer tidak TPP, pemandi jenazah tidak dapat, karena daerah kabupaten kota berharap dari haknya mereka, bukan haknya provinsi. Ini betul-betul zalim,” jelas Danny.
“Saya saja Makassar belum dibayar sekitar Rp250 miliar, padahal itu masuk dalam neraca. Zaman Syahrul Yasin Limpo tidak pernah seperti itu, kami menerima utuh,” tukas Cagub 01 itu. (war)
