Cagub Andi Sudirman: Jangan Salahkan Pelaku Tambang

- Politik
  • Bagikan
Cagub Andi Sudirman Sulaiman bersama Cawagub Fatmawati Rusdi. (FOTO: Anwar/Herald Sulsel)

HERALDSULSEL.COMMAKASSAR – Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menyebut pelaku tambang tak harus selalu disalahkan.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kota.

Hal itu penting, sebab RDTR dan RTRW ini ucap dia, menjadi acuan wilayah, termasuk lokasi pertambangan di wilayah.

“Jangan kita salahkan semuanya kepada pelaku tambang, kenapa? Diciptakannya tambang itu, karena itu. Tetapi harus ada RDTR untuk mengatur untuk itu,” kata ASS dalam debat kedua Pilgub Sulsel, di Makassar, Minggu, 10 November 2024.

“Kalau ada wilayah yang ada RDTR itu kita tahu, wilayah CPI ini untuk apa, kita tahu, dalamnya itu disekat lagi. Sehingga soal kebijakan pertambangan dan sebagainya, maka kita perlu melakukan lokalisasi di mana terkait pertambangan dilaksanakan. Sehingga kita tidak perlu mengusir sana, mengusir sini. Proses banjir dan sebagainya karena tidak ada acuan polanya, sehingga konsesi masuk, belum siap RDTR nya. Kabupaten Kota ini adalah kewenangannya untuk membuat RDTR, RDTR itu adalah acuan untuk semua pelaku pertambangan,” tambahnya.

Sementara itu, Cagub Danny Pomanto menyatakan, Pemprov Sulsel dalam penyusunan RTRW, tak pernah melibatkan masyarakat setempat yang menjadi dampak dari pertambangan itu. Ia mencontohkan yang ada di Luwu, Sulsel.

“Kita berkeliling ke daerah, katanya di kawasan seko Rampi dan rongkong, tata ruangnya sudah hampir selesai. Saya tanya mereka (warga), mereka dilibatkan atau tidak. Mereka menjawab tidak dilibatkan sama sekali,” kata DP akronimnya, saat menanggapi tanggapan Andi Sudirman pada sesi pertama, bahas tema Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Paslon nomor urut 1 itu menegaskan, dalam perencanaan tata ruang harus melibatkan semua pihak termasuk masyarakat yang paham betul daerah sekitar, termasuk masyarakat adat.

“Rampi, Seko, Rongkong ada masyarakat adatnya, mereka paham betul. Ada tanah-tanah ulayat juga disitu, mereka harus dilibatkan, kalau tidak dilibatkan akibatnya seperti di Luwu sekarang banjir permanen,” tegas Danny.

“Jadi masyarakat harus dilibatkan, di situ pertanian tiba-tiba dibikin tambang. Mau dibikin apa itu seluruh petani? Bikin apa peternak yang ada di situ, barangkali lebih baik kalau pariwisata di atasnya dibanding dengan pertambangan,” kunci Danny. (war)

Stay connect With Us :
  • Bagikan